Narafakta-Kalbar-Aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura (BEM UNTAN) di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (6/4/2026), diwarnai sorotan terhadap ketidakhadiran Pangdam dan Kapolda Kalimantan Barat.
Ketiadaan dua pimpinan aparat tersebut menjadi perhatian utama mahasiswa, mengingat aksi ini membawa isu dugaan pelanggaran HAM serta kritik terhadap represivitas aparat.
Korlap Sampaikan Kekecewaan Terbuka
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Pangestu wiguna, secara langsung menyampaikan kekecewaannya dalam orasi di hadapan massa.
“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Pangdam dan Kapolda dalam aksi ini,” tegas Panglima Sujuna.
Ia menilai, kehadiran pimpinan aparat seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab dalam merespons isu yang berkembang di tengah masyarakat, terutama terkait dugaan tindakan represif terhadap aktivis Andi Yunus.
Absennya Pimpinan Aparat Dipertanyakan
Mahasiswa menilai ketidakhadiran tersebut bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan minimnya ruang dialog antara aparat dan publik. Padahal, aksi ini dinilai sebagai momentum penting untuk memberikan klarifikasi langsung atas berbagai tudingan yang mencuat, khususnya terkait isu pelanggaran HAM.
DPRD Diminta Fasilitasi Pertemuan Lanjutan
Selain menyuarakan tuntutan, mahasiswa juga mendorong DPRD Kalbar untuk mengambil peran aktif sebagai mediator. Mereka meminta agar DPRD dapat menghadirkan Pangdam dan Kapolda dalam forum lanjutan guna menjawab langsung aspirasi mahasiswa.
Aksi Tertib, Respons Ditunggu
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pangdam maupun Kapolda terkait ketidakhadiran mereka. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu ini sampai ada respons yang jelas dari aparat terkait.
Penulis : Ridwan
Editor : Tim Redaksi
