Narafakta-opini- Fenomena aparat yang bertindak represif hingga menghilangkan nyawa, serta pejabat yang terjerat korupsi, bukan sekadar persoalan individu “jahat” atau moral pribadi yang lemah. Ini adalah persoalan sistemik yang berakar pada watak dasar manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan, ditambah dengan lemahnya kontrol sosial dan institusional.
Banyak orang terlalu cepat menyederhanakan masalah ini menjadi soal “oknum”. Padahal, jika kasus serupa terus berulang, maka yang bermasalah bukan lagi oknum melainkan sistem yang memungkinkan penyimpangan itu terjadi secara berulang tanpa koreksi berarti.
Kekuasaan dan Ilusi Superioritas
Secara psikologis, manusia memiliki kecenderungan dasar untuk mendominasi ketika diberi kekuasaan. Kekuasaan menciptakan jarak-jarak sosial, jarak emosional, bahkan jarak moral. Ketika seseorang memiliki otoritas, ia tidak lagi melihat orang lain sebagai sesama, tetapi sebagai objek yang bisa diatur, dikendalikan, bahkan dikorbankan. Inilah yang bisa disebut sebagai “virus dominan” yaitu perasaan bahwa dirinya lebih tinggi, lebih berhak, dan lebih penting dibanding orang lain.
Dalam konteks aparat, kekuasaan ini diperkuat oleh legitimasi negara. Mereka tidak hanya memiliki kuasa, tetapi juga memiliki alat paksa yang sah yaitu senjata, kewenangan hukum, dan perlindungan institusi. Kombinasi ini sangat berbahaya jika tidak diimbangi dengan kontrol ketat. Akibatnya, tindakan yang seharusnya menjadi pilihan terakhir seperti penggunaan kekerasan justru menjadi opsi yang mudah diambil. Nyawa manusia kehilangan nilai sakralnya, bergeser menjadi sekadar “konsekuensi operasional”.
Normalisasi Kekerasan dan Tumpulnya Empati
Masalah berikutnya adalah normalisasi kekerasan. Dalam lingkungan tertentu, terutama yang berbasis komando dan hierarki ketat, kekerasan bisa menjadi hal yang dianggap wajar. Ketika seseorang terus-menerus berada dalam sistem yang membenarkan tindakan keras, empati perlahan terkikis. Ia tidak lagi melihat korban sebagai manusia utuh dengan keluarga, harapan, dan masa depan melainkan sebagai “target”, “ancaman”, atau “masalah”. Di titik ini, membunuh bukan lagi keputusan moral, tetapi prosedur teknis. Ini bukan pembenaran, tapi penjelasan bahwa manusia bisa berubah menjadi dingin bukan karena lahir kejam, tetapi karena sistem yang membentuknya.
Korupsi adalah kesempatan yang jadi kebiasaan
Jika aparat berpotensi menyalahgunakan kekuasaan dalam bentuk kekerasan, maka pejabat memiliki jalur lain yakni korupsi. Korupsi jarang dimulai dari niat besar. Ia sering bermula dari hal kecil fasilitas, kemudahan, atau “bonus jabatan”. Namun, ketika sistem tidak memberikan batas tegas, pelanggaran kecil itu berkembang menjadi kebiasaan.
Dalam prespektif penulis ada tiga faktor utama yang membuat korupsi begitu mudah terjadi:
1. Akses terhadap Sumber Daya
Pejabat memiliki kontrol atas anggaran, proyek, dan kebijakan. Akses ini menciptakan peluang besar untuk menyimpang.
2. Lemahnya Pengawasan
Ketika pengawasan hanya formalitas, maka pelanggaran menjadi aman. Tidak ada rasa takut, karena risiko tertangkap kecil.
3. Budaya Institusi
Yang paling berbahaya bukan individu korup, tetapi budaya korup. Ketika praktik ini dianggap “biasa”, maka orang jujur justru menjadi anomali. Di titik ini, korupsi bukan lagi penyimpangan tetapi sistem yang berjalan diam-diam.
Perspektif Realis, Membaca Negara Secara Jernih
Untuk benar-benar memahami dan memperbaiki keadaan, dibutuhkan cara berpikir yang tidak naif. Pendekatan sosial ala Ibnu Khaldun, misalnya, mengajarkan bahwa kekuasaan selalu bergerak dalam siklus yang muncul, kuat, lalu melemah karena kemewahan dan korupsi. Artinya, kerusakan dalam kekuasaan bukan anomali tetapi fase yang hampir pasti terjadi jika tidak dikontrol.
Sementara itu, pendekatan realistis ala Machiavelli menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu berjalan berdasarkan moralitas, tetapi berdasarkan kepentingan dan stabilitas. Ini penting dipahami agar kita tidak terjebak dalam idealisme kosong. Namun, di sinilah letak keseimbangan yang sulit yaitu memahami realitas kekuasaan tanpa kehilangan prinsip moral.
Agama sebagai Kompas Moral, Bukan Sekadar Simbol
Dalam konteks kekuasaan, agama seharusnya berfungsi sebagai kompas moral penunjuk arah yang menjaga manusia tetap berada dalam batas benar dan salah, terutama ketika ia memiliki kekuatan untuk menentukan nasib orang lain. Masalahnya, dalam praktik, agama sering direduksi menjadi simbol. Ia tampil dalam pidato, slogan, dan atribut, tetapi tidak benar-benar hadir dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, nilai-nilai yang seharusnya membatasi justru kehilangan daya ikat.
Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Tan Malaka yang menempatkan agama bukan sebagai penghalang rasionalitas atau ruang gerak dalam kehidupan bernegara, melainkan sebagai fondasi etika. Ia melihat bahwa agama tidak semestinya dijadikan alat pembatas yang kaku dalam birokrasi, tetapi justru sebagai panduan moral yang membentuk karakter dan tanggung jawab individu.
Dengan kata lain, agama tidak hadir untuk mempersempit ruang kebijakan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berpijak pada nilai keadilan dan kemanusiaan. Ketika agama hanya menjadi identitas, bukan pedoman, maka tidak ada yang benar-benar menahan seseorang dari menyalahgunakan kekuasaan. Ia bisa berbicara tentang keadilan, tetapi tetap menindas.
Ia bisa mengutip ayat, tetapi tetap korupsi. Padahal, esensi agama bukan pada tampilan luar, melainkan pada kesadaran batin bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Jika kompas ini benar-benar berfungsi, maka kekuasaan tidak akan dijalankan secara semena-mena. Sebaliknya, ia akan dijaga dengan rasa takut melampaui batas dan kesadaran untuk berlaku adil. Di titik inilah perbedaannya jelas, agama sebagai simbol hanya memperindah kekuasaan, tetapi agama sebagai kompas moral membatasi sekaligus mengarahkan kekuasaan agar tidak menyimpang.
Tanpa kontrol kekuasaan adalah bencana
Aparat yang mudah membunuh dan pejabat yang gampang korupsi bukanlah fenomena kebetulan. Mereka adalah produk dari kombinasi antara watak dasar manusia, kekuasaan yang besar, dan sistem yang lemah. Selama kekuasaan tidak dikontrol, selama budaya institusi tidak dibenahi, dan selama masyarakat masih permisif, maka pola ini akan terus berulang.
Harapan memang ada pada pemuda dan mahasiswa. Tetapi harapan itu harus realistis, mereka tidak hanya harus berani melawan, tetapi juga siap tetap bersih ketika berkuasa.Karena pada akhirnya, masalah terbesar bukan pada siapa yang memegang kekuasaan tetapi bagaimana kekuasaan itu digunakan. Dan sejarah sudah berulang kali membuktikan bahwa, tanpa kontrol, kekuasaan hampir selalu disalahgunakan.
Penulis : Alfurqon
Editor : Tim Redaksi
