Film *“Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”* karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale bukan sekadar tontonan dokumenter biasa, melainkan sebuah tamparan sosial tentang bagaimana pembangunan modern dapat berubah menjadi bentuk kolonialisme baru ketika tanah adat, hutan, dan kehidupan masyarakat lokal dikorbankan atas nama investasi dan proyek strategis nasional. Film ini memperlihatkan bahwa Papua bukan hanya sedang menghadapi pembangunan, tetapi juga menghadapi ancaman hilangnya identitas, budaya, dan ruang hidup masyarakat adat secara perlahan.
Dokumenter ini mengangkat data tentang pembukaan lahan besar-besaran di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi yang disebut mencapai sekitar 2,5 juta hektare untuk proyek pangan, bioenergi, dan perkebunan industri. Luas itu bahkan disebut setara puluhan kali luas Jakarta. Dampaknya bukan hanya deforestasi, tetapi juga hilangnya hutan adat milik suku Marind, Awyu, Muyu, dan Yei yang selama ratusan tahun menggantungkan hidup pada alam Papua.
Yang membuat film ini kuat adalah bagaimana ia menghadirkan “data primer” melalui kesaksian langsung masyarakat adat Papua. Dalam film tersebut, warga menceritakan bagaimana tanah mereka dipatok sepihak, bagaimana aparat keamanan hadir mengawal perusahaan, dan bagaimana hutan yang selama ini menjadi sumber pangan berubah menjadi kawasan industri. Kesaksian seperti inilah yang membuat publik melihat bahwa penderitaan masyarakat Papua bukan sekadar angka statistik, tetapi realitas hidup yang nyata.
Secara “data sekunder”, film ini juga diperkuat oleh laporan investigasi, dokumentasi lapangan, serta kajian lingkungan mengenai krisis agraria dan deforestasi di Papua Selatan. Film tersebut menyebut adanya konversi hutan terbesar dalam sejarah modern Indonesia yang berpotensi mengubah ekosistem Papua secara permanen.
Kekejaman yang disorot bukan hanya soal kerusakan alam, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat adat kehilangan hak bicara atas tanah mereka sendiri. Ketika masyarakat menolak, mereka disebut menghambat pembangunan. Ketika film ini diputar dan didiskusikan, justru muncul pembubaran nobar di berbagai daerah. Sedikitnya puluhan laporan intimidasi terhadap kegiatan diskusi dan pemutaran film muncul di ruang publik. Hal ini memperlihatkan bahwa kritik sosial di Indonesia masih sering dianggap ancaman, bukan masukan demokrasi.
Ironisnya, semakin film ini dibatasi, semakin besar perhatian publik terhadap isu Papua. Banyak masyarakat menilai pembubaran nobar justru menunjukkan adanya ketakutan terhadap diskusi terbuka. Bahkan di media sosial dan forum publik, muncul kritik bahwa tindakan represif terhadap karya dokumenter hanya akan memperkuat anggapan bahwa ada kenyataan pahit yang sedang disembunyikan dari masyarakat luas.
Namun demikian, film ini juga tetap perlu dilihat secara kritis dan objektif. Karena membawa sudut pandang yang kuat, publik juga perlu membuka ruang dialog dengan berbagai perspektif lain agar diskusi tentang Papua tidak berubah menjadi sekadar pertarungan propaganda. Kritik terhadap negara seharusnya dijawab dengan transparansi data dan dialog terbuka, bukan dengan pembungkaman atau pelarangan. Demokrasi yang sehat lahir ketika masyarakat diberi ruang untuk bertanya, mengkritik, dan memahami kenyataan secara utuh.
Pada akhirnya, *“Pesta Babi”* berhasil membuka mata banyak orang bahwa penderitaan Papua bukan hanya tentang konflik bersenjata, tetapi juga tentang perebutan tanah, eksploitasi alam, dan hilangnya martabat masyarakat adat di tengah proyek pembangunan besar-besaran. Film ini mengingatkan bahwa kemajuan tidak boleh dibangun di atas air mata rakyat kecil, sebab ketika hutan habis dan budaya hilang, yang tersisa bukan kemajuan, melainkan luka sejarah baru.
Penulis : Muhammad Reja Saputra
