narafakta-Meninggalnya seorang anak remaja di Tual, Maluku, yang diduga disiksa aparat, memicu sorotan keras dari Indah Allawiyah, Koordinator Isu Pusat BEM Se-Kalimantan. Ia menegaskan kekerasan aparat tidak bisa lagi dianggap sebagai tindakan oknum semata dan mendesak reformasi menyeluruh pendidikan serta rekrutmen Polri.
Indah Allawiyah: Kekerasan Aparat Bukan Sekadar Oknum
“Kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian ini bukan sekadar pola ‘sistemik’ semata. Silakan cek di Amnesty atau KontraS berapa banyak kasus kekerasan, baik dari penembakan, pemukulan, atau penyiksaan yang dilakukan oleh aparat. Berapa banyak korban kekerasan aparat di luar demonstrasi? Jangan tutupi kasus kekerasan aparat dengan retorika bahwa itu hanya ‘oknum’ untuk menutupi kebijakan yang diambil oleh kepolisian dengan brutal, sehingga hal ini tidak dijadikan warisan turun-temurun setiap pergantian rezim. Dalam hal ini tidak bisa kita pungkiri bahwa impunitas dijadikan norma. Saya rasa remaja jadi korban bukan sekadar kebetulan, barangkali ini desain untuk mematikan suara generasi yang haus keadilan,” tegasnya.
Indah menilai sistem pendidikan dan pembinaan mental aparat gagal membentuk mereka menjadi manusia beradab yang menghormati hak sipil.
“Dari banyaknya kasus yang terjadi, tentu kita sebagai masyarakat sipil menilai bahwa pendidikan, pelatihan, dan pembinaan mental aparat gagal membentuk mereka jadi manusia beradab. Saya juga bingung mental apa yang dibina? Apa aparat hanya sekadar dididik agar taat saja pada aturan di atas, tapi mengesampingkan hak sipil? Kalau memang iya, wajar saja aksi Agustus 2025 (17+8) menewaskan banyak nyawa, ya karena mereka dilatih sebagai algojo, bukan penegak hukum. Negara kita butuh visi yang jelas pada pendidikan kepolisian, jangan hanya karena elite takut polisi punya pemikiran yang kritis sehingga memungkinkan mereka melawan tuannya sendiri,” ujarnya.
Baca Juga : GMNI Natawisastra Desak Usut Tuntas Siswa Tewas Diduga akibat Kekerasan Brimob di Tual
Evaluasi total dan pengawasan independen diperlukan meski ada komisi percepatan reformasi Polri hingga 2029, Indah menekankan langkah itu belum cukup.
“Kita punya komisi percepatan reformasi Polri yang menargetkan perbaikan hingga tahun 2029, tapi itu saja tak cukup. Kita butuh ‘minimal’ evaluasi menyeluruh. Kenapa minimal? Karena kita perlu dekonstruksi total terkait rekrutmen dan pendidikan Polri yang korup, serta rekrutmen yang bebas nepotisme. Ini bukan hanya praduga semata, sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat kita. Kalau perlu ada pengawasan independen ala Komnas HAM yang punya taring, bukan hanya kuku tumpul semata. Tanpa itu semua, bagi saya reformasi Kompolnas cuma panggung drama sampai tahun 2029 berujung kasus yang berulang karena negara kita alergi akuntabilitas. Dan ini tugas kita sebagai mahasiswa untuk menggulingkan struktur predator ini,” pungkasnya.
Kasus meninggalnya remaja di Tual, Maluku, kembali menjadi pengingat bahwa kekerasan aparat belum tuntas. Kritik dari mahasiswa seperti Indah Alawiyah, Koordinator Isu Pusat BEM Se-Kalimantan, menegaskan perlunya reformasi total, pengawasan independen, dan pendidikan Polri yang benar-benar menghargai hak sipil. Publik dan mahasiswa diharapkan terus memantau dan mendorong perubahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Penulis : Eky
Editor : Tim Redaksi
