Narafakta-Pontianak, 3 Mei 2026 — Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas PGRI Pontianak menggelar dialog interaktif dalam rangka refleksi Hari Pendidikan Nasional. Kegiatan ini mengangkat tema strategis yaitu “Peran Mahasiswa dan Guru dalam Menentukan Arah Indonesia Emas bagi Rakyat atau Cemas bagi Kaum Marhaen.”
Agenda yang berlangsung di Lembaga Gemawan, Jalan Ujung Pandang, menghadirkan dua narasumber utama, yakni Ketua Komisi Pendidikan Dasar Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Pitalis Mawardi Baing, serta Sekretaris Umum PGRI Provinsi Kalbar, Suherdiyanto. Keduanya membedah secara komprehensif relasi antara kebijakan pendidikan, praksis pengajaran, dan posisi mahasiswa dalam dinamika pembangunan nasional.
Kepemimpinan Komisariat Berbasis Intelektualitas Kritis
Ketua DPK GMNI UPGRI Pontianak, Ahmad Rafi Suriadi, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar seremonial, melainkan ruang dialektika ilmiah untuk memperkuat kesadaran kritis mahasiswa. Menurutnya, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik yang membentuk arah pembangunan bangsa.
“Mahasiswa harus mengambil posisi sebagai subjek perubahan. Pendidikan bukan hanya instrumen mobilitas sosial, tetapi juga alat pembebasan yang berpihak pada rakyat,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa gerakan mahasiswa hari ini dituntut untuk keluar dari pola pragmatis dan kembali pada tradisi intelektual yang berpijak pada realitas sosial.
“Kami mendorong lahirnya mahasiswa yang tidak sekadar responsif terhadap isu, tetapi mampu membangun kerangka berpikir yang sistematis, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan kaum marhaen,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ahmad Rafi menekankan pentingnya konsistensi antara gagasan dan gerakan dalam membangun legitimasi organisasi. “GMNI tidak boleh berhenti pada retorika ideologis. Kami harus memastikan setiap gagasan yang lahir di ruang diskusi dapat ditransformasikan menjadi gerakan nyata yang berdampak bagi masyarakat,” katanya.
Tema yang diangkat memiliki relevansi tinggi dengan wacana Indonesia Emas 2045. Pertanyaan kritis apakah Indonesia akan menjadi “emas bagi rakyat” atau justru “cemas bagi kaum marhaen” menjadi refleksi atas arah kebijakan yang harus dikawal oleh generasi muda. Ahmad Rafi kembali menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab historis dalam memastikan arah tersebut tetap berpihak pada rakyat.
“Indonesia Emas tidak boleh hanya menjadi slogan pembangunan. Ia harus dimaknai sebagai komitmen kolektif untuk menghadirkan keadilan sosial, dan di situlah peran mahasiswa sebagai kekuatan moral dan intelektual menjadi sangat menentukan,” tutupnya.
Dengan demikian, dialog interaktif ini tidak hanya berfungsi sebagai forum akademik, tetapi juga sebagai medium pembentukan kesadaran kolektif mahasiswa dalam mengawal arah pembangunan nasional yang berkeadilan.
Penulis : Fiky
Editor : Tim Redaksi
