LBH HWCI Kalbar Kawal Sidang Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak Empat Tahun di Sambas
LBH HWCI Kalbar mengawal proses hukum kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sambas.
Sambas, Narafakta.id-Lembaga Bantuan Hukum Humanity Women Children Indonesia (LBH HWCI) Kalimantan Barat meminta proses hukum terhadap terdakwa berinisial RY dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perempuan berusia empat tahun di Kabupaten Sambas berjalan profesional dan mengedepankan keadilan.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua LBH HWCI Kalimantan Barat, Eka Nurhayati Ishak, saat ditemui Rabu (11/11/2026), setelah sidang perdana perkara tersebut digelar di Pengadilan Negeri Sambas. RY diketahui merupakan ayah kandung korban.
Eka mengatakan, perkara tersebut menjadi perhatian serius tim kuasa hukum karena korban masih berusia sangat belia dan membutuhkan perhatian khusus dalam proses peradilan.
“Anak berusia empat tahun belum mampu memperjuangkan haknya sendiri. Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan negara hadir memberikan keadilan bagi korban,” kata Eka.
Ia meminta Jaksa Penuntut Umum mencermati seluruh fakta persidangan dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Perlindungan Anak.
Menurutnya, apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, tuntutan pidana harus mempertimbangkan beratnya perbuatan, posisi terdakwa sebagai orang tua kandung, serta dampak jangka panjang yang mungkin dialami korban.
Selain penegakan hukum, Eka juga menekankan pentingnya pemenuhan hak korban, mulai dari pendampingan hukum, pemulihan psikologis hingga restitusi sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami berharap proses hukum tidak hanya berorientasi pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi. Jangan sampai anak yang sudah mengalami penderitaan justru kembali menjadi korban karena identitas dan kondisinya tidak dijaga,” ujarnya.
Eka menegaskan, pihaknya menghormati independensi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Namun, ia berharap kerentanan korban, relasi kuasa antara anak dan orang tua, serta dampak psikologis yang mungkin timbul menjadi pertimbangan dalam proses peradilan.
Ia juga mengajak masyarakat Kalimantan Barat untuk mengawal jalannya persidangan tanpa melakukan intervensi terhadap kewenangan pengadilan.
Masyarakat diminta tidak menyebarluaskan foto, alamat, identitas, maupun informasi lain yang berpotensi mengungkap jati diri korban. Hal tersebut penting untuk menjaga privasi dan menghindari dampak sosial maupun psikologis yang lebih luas.
LBH HWCI Kalimantan Barat bersama 14 orang tim kuasa hukum menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Eka menegaskan, hubungan keluarga, kedudukan sosial maupun pengaruh seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan berbeda di hadapan hukum.
Menurutnya, penanganan perkara ini harus menjadi pengingat bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh dianggap sebagai persoalan keluarga semata, melainkan tindak pidana yang harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Penulis : Eky
Editor : Tim Redaksi
