Ilustrasi Gambar dengan AI
Narafakta-Kayong Utara, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kayong Utara tengah menjadi sorotan publik setelah empat titik dapur produksi menghentikan operasional, Sabtu (4/4/2026).
Penghentian ini berdampak langsung pada terhentinya distribusi makanan bergizi kepada ribuan siswa di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terhadap keberlangsungan program nasional yang menjadi prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Distribusi Terhenti, Program Prioritas Terganggu
Penutupan dapur produksi dinilai sebagai langkah mundur dalam pelaksanaan program MBG, khususnya di daerah dengan tantangan geografis seperti Kayong Utara. Program ini sebelumnya diharapkan menjadi solusi pemenuhan gizi bagi pelajar, terutama di wilayah dengan akses terbatas.
Lemahnya Manajemen Wilayah
Mantan Ketua BEM Fisipol Universitas Tanjungpura (Untan), Dian Saputra, menilai penghentian operasional tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi di tingkat wilayah. “Penutupan empat dapur produksi ini adalah bukti nyata adanya ketidaksiapan dan kelalaian dalam manajemen wilayah. Korwil seharusnya menjadi jembatan solusi, bukan justru membiarkan kendala administratif atau logistik berujung pada penghentian program secara sepihak,” tegas Dian.
Ia menegaskan, program berskala nasional seperti MBG membutuhkan kepemimpinan yang responsif dan sistem manajemen yang matang, terutama di wilayah dengan akses yang tidak mudah. “Kami tidak ingin hak-hak siswa di Kayong Utara terabaikan hanya karena masalah koordinasi yang buruk. Perlu ada evaluasi total terhadap kinerja Korwil agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya.
Dugaan Monopoli dan Sorotan ke BGN
Selain persoalan operasional, Dian juga menyoroti mekanisme penentuan titik dapur di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), termasuk pembangunan gedung serta sistem pengelolaannya. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, terdapat dugaan monopoli dalam pembangunan dan pengelolaan dapur oleh sejumlah oknum pengusaha dan anggota DPRD setempat.Dian meminta klarifikasi dari Satgas dan Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Kayong Utara terkait transparansi program tersebut.
Desak Audit dan Siapkan Audiensi DPRD
Dalam waktu dekat, Dian bersama sejumlah tokoh masyarakat berencana melayangkan surat resmi kepada DPRD Kabupaten Kayong Utara untuk mengajukan audiensi. Langkah ini dilakukan guna meminta penjelasan terbuka dari pihak terkait, sekaligus memastikan program MBG berjalan transparan dan tepat sasaran. Sementara itu, publik mendesak instansi terkait segera melakukan audit terhadap kinerja manajemen di tingkat kabupaten.
Korwil Belum Beri Penjelasan
Hingga berita ini diturunkan, pihak Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Kayong Utara belum memberikan keterangan resmi terkait alasan detail penutupan empat dapur tersebut. Masyarakat berharap program Makan Bergizi Gratis dapat segera kembali berjalan optimal, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh pelajar di daerah.
Penulis : Fadil
Editor : Tim Redaksi
