Narafakta-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Kalimantan Barat melalui Bidang Lingkungan Hidup (LH) dan ESDM, melayangkan kecaman keras atas krisis kelangkaan BBM yang melumpuhkan mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
Pemandangan antrean kendaraan yang mengular di hampir seluruh SPBU di Kalimantan Barat dari pusat kota hingga pelosok perbatasan dinilai sebagai potret nyata pengabaian hak dasar rakyat atas akses energi di tengah momentum sakral keagamaan.
Abdul Wakhid Syarifudin, Kepala Bidang LH dan ESDM HMI Badko Kalimantan Barat, menegaskan bahwa krisis ini merupakan akumulasi dari kegagalan manajerial Pertamina dan mandulnya pengawasan pemerintah daerah.
“Lebaran semestinya menjadi momen penuh kekhidmatan untuk bersilaturahmi. Namun tragisnya, rakyat justru dipaksa ‘berlebaran’ di atas aspal SPBU. Ini bukan sekadar kendala teknis distribusi biasa, melainkan tragedi manajemen energi yang memalukan di Kalimantan Barat,” tegas Abdul Wakhid dalam keterangan resminya, Jumat (20/3).
Kegagalan Prediksi dan Mitigasi
Menurut Abdul Wakhid, lonjakan permintaan BBM saat mudik Lebaran adalah siklus tahunan yang sangat terprediksi. Kegagalan dalam mengantisipasi lonjakan tersebut mencerminkan ketidakmampuan manajerial dalam mitigasi risiko dan pemetaan stok.
“Logika publik tidak bisa menerima alasan teknis apapun. Semua orang tahu setiap Lebaran mobilitas pasti meningkat. Jika stok tetap langka, artinya ada kegagalan fatal dalam perencanaan stok yang mencederai stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di hari raya,” tambahnya.
Desakan Pencopotan dan Audit Total
Menyikapi hal tersebut, HMI Badko Kalbar secara resmi melayangkan tuntutan kepada Direksi PT Pertamina (Persero) untuk:
1). Mencopot General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan atas ketidakmampuannya menjamin kedaulatan energi di Bumi Khatulistiwa.
2). Melakukan audit serta evaluasi total terhadap sistem rantai pasok (supply chain) di Kalimantan Barat.
“Pertamina tidak boleh terus berlindung di balik narasi ‘stok nasional aman’ sementara realita di lapangan menunjukkan tangki SPBU kering kerontang. Harus ada transparansi distribusi. Jangan sampai BBM subsidi justru menguap ke tangan spekulan dan industri akibat lemahnya pengawasan,” ujar Abdul Wakhid.
Kritik Keras untuk Pemprov Kalbar
HMI juga memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar tidak hanya menjadi “penonton” atau sekadar menjadi corong informasi ketersediaan stok tanpa aksi konkret.
“Pemprov jangan hanya pandai beretorika dengan data administratif sementara rakyat menderita mengantre berjam-jam. Kami butuh solusi nyata: tertibkan spekulan dan ‘pengerit’ secara tegas! Pastikan pasokan ke wilayah perhuluan stabil. Pemprov harus hadir sebagai eksekutor yang melindungi rakyat, bukan sekadar pemberi pengumuman,” cecarnya.
Lebih lanjut, HMI Badko Kalbar mendesak Ombudsman RI Perwakilan Kalbar untuk kerja, segera melakukan investigasi mendalam atas dugaan Maladministrasi dalam pelayanan distribusi energi. Kelangkaan yang berulang setiap tahun menunjukkan adanya indikasi pengabaian pelayanan publik yang sistemik dan harus diusut tuntas.
Menutup pernyataannya, Abdul Wakhid menegaskan bahwa HMI Badko Kalbar akan terus mengawal persoalan ini hingga kondisi kembali normal.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika dalam waktu dekat tidak ada normalisasi distribusi BBM, HMI Badko Kalbar khawatir dan tidak menutup kemungkinan HMI dan masyarakat yang terdampak dan marah akan turun ke jalan melakukan aksi massa yang membuat persoalan lebih luas. Jangan biarkan rakyat Kalbar terus dianaktirikan. Energi adalah hak rakyat, bukan barang mewah yang harus diperjuangkan dengan tangis dan antrean,” pungkasnya.
Bidang LH dan ESDM
HMI Badko Kalimantan Barat
