Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pendidikan.”
— Ki Hajar Dewantara
Dalam pidatonya di World Economic Forum (WEF) 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kurangnya pendidikan adalah jalan menuju negara gagal. Pernyataan ini benar dan sejalan dengan banyak pandangan tokoh dunia. Tidak ada negara maju tanpa pendidikan yang kuat. Namun, ketika kita melihat data anggaran negara tahun 2026, muncul jarak antara ucapan dan kebijakan.
Berdasarkan data yang beredar:
-Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya mendapat sekitar Rp33,65 triliun
-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sekitar Rp55,45 triliun
Bandingkan dengan:
-Kementerian Pertahanan: Rp167,4 triliun
-Kepolisian RI: Rp109,67 triliun
Artinya, anggaran pertahanan dan keamanan jauh lebih besar dibandingkan anggaran pendidikan.Padahal, seperti yang pernah diingatkan Soekarno,
“Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan.”
Pesan ini tidak bisa dilepaskan dari pendidikan, karena tanpa rakyat yang terdidik, kesadaran hukum dan demokrasi sulit tumbuh.
Lebih jauh, dalam arah kebijakan pemerintah 2026, pendidikan hanya ditempatkan sebagai prioritas pendukung, bukan prioritas utama. Ini menunjukkan bahwa pendidikan belum dianggap sebagai fondasi utama pembangunan, melainkan sekadar pelengkap kebijakan lain.
Padahal, pendidikan bukan hanya soal ijazah. Pendidikan membentuk cara berpikir, keberanian bersuara, dan kemampuan rakyat untuk mengawasi kekuasaan. Tanpa pendidikan yang kuat, demokrasi akan rapuh.
Seperti kata Nelson Mandela,
“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.”
Jika pendidikan memang dianggap jalan keluar dari kegagalan negara, maka logikanya sederhana: ia harus menjadi prioritas utama dalam anggaran, bukan sekadar slogan di forum internasional.
Pidato bisa mendapat tepuk tangan dunia, tetapi kebijakan akan diingat oleh rakyat. Dan rakyat menilai bukan dari kata-kata, melainkan dari angka-angka nyata dalam anggaran negara.
Oleh : Haidar Ali Yahya Mahasiswa Hukum Tata Negara.
