Narafakta-Dalam politik, bahasa tidak pernah benar-benar netral. Kata-kata bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bisa menjadi instrumen kekuasaan. Melalui bahasa, seseorang dapat membangun legitimasi, membentuk opini publik, sekaligus mendeligitimasi lawannya. Belakangan ini, ruang publik Indonesia memperlihatkan satu fenomena yang cukup menarik, kritik terhadap kekuasaan sering kali diikuti dengan munculnya label tertentu terhadap para pengkritiknya.
Fenomena ini terlihat dari evolusi istilah yang digunakan untuk menandai kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan arus utama kekuasaan.
Bahasa sebagai Instrumen Kekuasaan
Pada masa pemerintahan Joko Widodo, publik mengenal istilah “kadrun”, singkatan dari “kadal gurun”. Awalnya istilah ini lahir dari percakapan di media sosial, lalu perlahan menyebar menjadi label bagi kelompok yang dianggap konservatif atau berseberangan dengan pemerintah. Istilah itu mungkin terdengar seperti ejekan biasa. Namun dalam praktik politik, label seperti ini punya fungsi yang lebih serius. Ia bisa menjadi cara cepat untuk mendelegitimasi lawan. Begitu seseorang diberi label tertentu, fokus perdebatan sering kali langsung bergeser, bukan lagi soal isi kritiknya, melainkan siapa yang mengkritik.
Yang menarik, istilah “kadrun” pada awalnya tidak lahir dari pidato resmi negara. Ia tumbuh dari dinamika komunikasi politik di antara simpatisan dan kelompok pendukung di ruang publik, terutama di media sosial. Dari sana istilah itu kemudian menyebar luas dan menjadi bagian dari percakapan politik sehari-hari.
Situasi yang muncul sekarang terasa sedikit berbeda. Narasi tentang “antek asing” kembali mengemuka dalam ruang diskusi publik, terutama ketika kritik datang dari mahasiswa atau aktivis. Bedanya, istilah ini tidak hanya beredar di media sosial atau di kalangan pendukung politik. Ia juga muncul dalam pidato politik Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan.
Baca Juga :Dinamika dan Tantangan Gerakan Pemuda
Di sinilah perbedaannya menjadi menarik. Ketika sebuah label lahir dari simpatisan atau kelompok pendukung, kita masih bisa melihatnya sebagai dinamika komunikasi politik di tingkat akar rumput. Tetapi ketika istilah itu keluar langsung dari seorang presiden, resonansinya tentu jauh lebih besar. Narasi yang datang dari pusat kekuasaan punya potensi untuk membentuk cara pandang ekosistem politik secara lebih luas mulai dari elite, pendukung, hingga birokrasi di bawahnya. Padahal jika melihat sejarahnya, tuduhan “antek asing” sebenarnya bukan hal baru dalam politik Indonesia. Pada masa pemerintahan Suharto, narasi serupa juga kerap muncul. Oposisi sering kali dilabeli sebagai “subversif”, “anti-pembangunan”, atau dianggap sebagai kepanjangan tangan kekuatan luar negeri.
Dalam konteks global pun, tuduhan semacam ini sering dikaitkan dengan figur atau lembaga internasional tertentu.
Nama seperti George Soros atau lembaga seperti International Monetary Fund kerap muncul dalam narasi tersebut, meskipun dalam banyak kasus tidak pernah disertai bukti yang jelas. Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Di banyak negara lain, tokoh global atau institusi internasional sering dijadikan simbol dalam narasi konspirasi politik. Namun yang lebih penting untuk dilihat bukan sekadar istilahnya, melainkan pola yang menyertainya. Label seperti ini sering kali tidak digunakan untuk menjawab argumen lawan, tetapi untuk mereduksi kredibilitas mereka. Kritik yang seharusnya diperdebatkan secara terbuka justru dipersempit menjadi persoalan identitas siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan.
Kadrun dan antek asing dalam politik Indonesia
Dalam pandangan penulis, fenomena ini menunjukkan bahwa kekuasaan hari ini tampak semakin nyaman menggunakan labeling terhadap siapa pun yang dianggap tidak sejalan dengan arus politik istana. Cara seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru dalam sejarah politik kita. Ia hanya pola lama yang berganti istilah sesuai zamannya. Jika dulu ruang publik mengenal label “kadrun”, kini muncul varian baru berupa tuduhan “antek asing”. Istilahnya boleh berubah, tetapi fungsinya tetap sama, memindahkan perdebatan dari isi kritik menuju identitas pengkritik.
Jika pola ini terus berulang, bukan tidak mungkin resonansi retorika seperti ini perlahan menjelma menjadi semacam DNA dalam ruang kekuasaan. Kritik tidak lagi dipandang sebagai masukan bagi perbaikan kebijakan, tetapi justru sering dilihat sebagai ancaman yang harus dilemahkan melalui stigma.
Padahal dalam sistem demokrasi yang sehat, kritik adalah bagian penting dari mekanisme kontrol kekuasaan. Mahasiswa, media, masyarakat sipil, hingga oposisi politik memiliki peran untuk memastikan bahwa kebijakan publik tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pemerintah dan birokrasi seharusnya mampu mencerna kritik sebagai vitamin bagi bangsa. Kritik memang tidak selalu nyaman. Kadang keras, kadang menyakitkan. Tetapi justru dari sanalah negara bisa melihat kekurangan kebijakannya dan melakukan perbaikan.
Ketika Label Menggantikan Perdebatan
Sebaliknya, ketika kritik dijawab dengan labeling atau bahkan intimidasi terhadap mereka yang menyuarakan pandangannya, ruang diskusi publik berpotensi menyempit. Alih-alih terjadi dialog yang sehat antara negara dan masyarakat, yang muncul justru polarisasi. Masyarakat terpecah dalam kubu-kubu yang saling menegasikan, sementara substansi kebijakan yang seharusnya menjadi inti perdebatan justru semakin terpinggirkan.
Kedewasaan Negara dinilai dari cara merespons kritik
Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang bebas dari kritik, melainkan bangsa yang mampu mengelola kritik sebagai bahan refleksi dan evaluasi. Dalam perspektif ini, kritik tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi negara, melainkan bagian dari proses menjaga kesehatan demokrasi itu sendiri.Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak diukur dari seberapa sedikit kritik yang muncul, tetapi dari seberapa dewasa negara merespons kritik tersebut. Sebab negara yang percaya diri tidak perlu takut pada perbedaan pendapat. Ia justru tumbuh dari perdebatan yang terbuka, rasional, dan saling menghargai.
Penulis : eky
Editor : Tim Redaksi
