Narafakta– Kalbar-Krisis solar subsidi dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai berdampak serius terhadap aktivitas transportasi laut dan distribusi barang di wilayah pesisir Kalimantan Barat. Sejumlah kapal penumpang maupun angkutan barang dilaporkan berhenti beroperasi akibat tingginya biaya operasional dan sulitnya mendapatkan solar subsidi.
Kondisi tersebut kini dikhawatirkan akan menghambat mobilitas masyarakat serta mengganggu roda perekonomian pesisir menjelang Hari Raya Idul adha. Jalur laut selama ini menjadi akses utama masyarakat dari Pontianak menuju Kubu Raya, Batu Ampar, Padang Tikar, Teluk Batang, Kayong Utara hingga Ketapang.
Koordinator Wilayah BEM Seka Kalimantan Barat, Meksi Kerol, menilai pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus segera turun tangan sebelum dampaknya semakin meluas.
“Kondisi ini tidak bisa dianggap biasa. Kenaikan BBM dan langkanya solar subsidi membuat transportasi angkut barang dan penumpang di wilayah pesisir mulai berhenti beroperasi. Kalau dibiarkan, ekonomi masyarakat pesisir bisa lumpuh,” ujar Meksi Kerol, Minggu (17/5/2026).
Menurutnya, wilayah pesisir seperti Padang Tikar dan Batu Ampar merupakan daerah yang sangat bergantung pada jalur transportasi air untuk aktivitas perdagangan dan distribusi hasil produksi masyarakat.
Ia menyebut terganggunya transportasi laut akan berdampak langsung terhadap distribusi komoditas unggulan masyarakat seperti kelapa kopra dan hasil perikanan yang selama ini menjadi penopang ekonomi warga pesisir.
“Distribusi hasil kopra, ikan dan kebutuhan pokok masyarakat semuanya bergantung pada transportasi laut. Ketika kapal berhenti karena BBM mahal dan solar sulit didapat, maka masyarakat kecil yang paling terdampak,” katanya.
Meksi juga menyoroti sulitnya mendapatkan solar subsidi di lapangan. Ia menduga terdapat oknum tertentu yang memanfaatkan situasi dengan melakukan penimbunan BBM sehingga menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga.
“Kami menduga ada permainan oknum dalam distribusi solar subsidi. Akibatnya nelayan, pemilik kapal dan masyarakat pesisir kesulitan mendapatkan BBM dengan harga normal. Pemerintah dan aparat harus segera melakukan pengawasan ketat,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah segera menghadirkan solusi konkret, mulai dari pengawasan distribusi BBM subsidi, penertiban dugaan penimbunan solar hingga kebijakan khusus untuk menjaga operasional transportasi rakyat di wilayah pesisir.
“Jangan sampai menjelang Iduladha masyarakat justru kesulitan bepergian dan aktivitas ekonomi terhambat. Pemerintah harus bergerak cepat sebelum jalur pesisir benar-benar lumpuh,” pungkasnya.
Penulis : Fadhil
Editor : Tim Redaksi
