KI Kalbar Ingatkan Sekolah Negeri Wajib Terbuka soal Informasi Publik
Pontianak, Narafakta.id— Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Kehumasan di lingkungan SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Kalimantan Barat Tahun 2026 yang berlangsung selama tiga hari, Selasa–Kamis, 10–12 November 2026. Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola informasi publik serta mendorong transparansi di satuan pendidikan negeri.
Hadir sebagai narasumber utama, Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat memberikan pembekalan komprehensif mengenai pentingnya keterbukaan informasi dan penanganan sengketa informasi di lingkungan sekolah.
Ketua Komisi Informasi Kalimantan Barat, M. Darusalam, tampil sebagai pemateri pertama membawakan materi bertajuk “Keterbukaan Informasi Publik dan Hak atas Informasi”. Dalam paparan tersebut, M. Darusalam menekankan bahwa sekolah negeri merupakan badan publik yang memiliki kewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara terbuka, transparan, dan akuntabel.
“Hak atas informasi merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Satuan pendidikan harus mengelola standar layanan informasi publik secara proporsional agar masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan dengan mudah dan benar,” tegas M. Darusalam.
Sesi kedua dilanjutkan oleh Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Kalbar, Lutfi Faurusal Hasan, yang mengulas topik “Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pendidikan/Sekolah”. Ia membedah potensi munculnya dinamika atau sengketa informasi antara pihak sekolah dengan pemohon informasi, serta langkah-langkah mediasi maupun kelembagaan yang perlu ditempuh sesuai mekanisme Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Pemahaman terhadap alur penyelesaian sengketa informasi sangat krusial bagi jajaran kehumasan sekolah. Pengelolaan informasi yang proaktif dan tanggap di tingkat sekolah dapat menekan potensi terjadinya sengketa yang tidak perlu,” jelas Lutfi Faurusal Hasan.
Melalui pembinaan yang dilaksanakan hingga Kamis (12/11) ini, diharapkan para pengelola humas di SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Kalimantan Barat mampu mengimplementasikan layanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sekolah secara efektif, prima, serta patuh terhadap asas-asas keterbukaan informasi publik.
Penulis : Asrovi
Editor : Tim Redaksi
