Ketuk Palu RUU Perampasan Aset Usai 87 Kali RDPU, Dendy Nilai Sufmi Dasco Akhiri Kebuntuan 18 Tahun

GMNI

Narafakta, Jakarta- Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya selangkah lagi disahkan menjadi undang-undang. Kepastian itu mengemuka setelah Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati pembicaraan tingkat pertama dalam rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam jalannya rapat pengambilan keputusan tingkat pertama tersebut, Sufmi Dasco Ahmad yang duduk di kursi pimpinan sidang meminta persetujuan seluruh peserta rapat untuk membawa draf final RUU Perampasan Aset ke rapat paripurna terdekat. Begitu seluruh perwakilan fraksi dan pihak pemerintah menyatakan sepakat, Dasco langsung mengetukkan palu sidang sebagai tanda pengesahan di tingkat pertama, dilanjutkan dengan penyerahan pendapat mini fraksi serta penandatanganan naskah RUU.

Langkah konkret parlemen menuntaskan pembahasan tingkat pertama ini langsung menuai apresiasi dari kalangan aktivis dan masyarakat sipil. Founder Yayasan Rumah Juang Indonesia (YRJI) sekaligus mantan Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) periode 2019–2025, Muh Ageng Dendy Setiawan, menilai peran kepemimpinan Sufmi Dasco Ahmad menjadi faktor kunci di balik tuntasnya pembahasan regulasi yang telah lama dinanti publik tersebut.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin dan mengawal langsung pengambilan keputusan tingkat pertama RUU Perampasan Aset ini. Ketukan palu beliau hari ini menjadi bukti konkret bahwa komitmen parlemen untuk memberantas korupsi bukan sekadar janji politik atau upaya meredam aspirasi publik semata,” ujar Dendy yang juga satu di antara Deklarator Pemuda Indonesia Raya (PEMIRA) ini dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

 

Menurut Dendy, keberhasilan DPR RI dan pemerintah menyepakati draf RUU Perampasan Aset pada tingkat pertama merupakan tonggak bersejarah dalam reformasi hukum nasional. Ia menyoroti bagaimana regulasi tersebut selama hampir dua dekade kerap menemui jalan terjal di tengah dinamika politik.

“Selama belasan tahun RUU ini selalu terbentur kebuntuan politik dan keluar-masuk Prolegnas tanpa kepastian. Di bawah koordinasi dan atensi langsung Pak Dasco, kebuntuan panjang itu akhirnya bisa diurai secara elegan hingga seluruh fraksi dan pemerintah sepakat membawanya ke rapat paripurna,” kata Dendy.

Sebelumnya, dalam keterangan pers usai memimpin rapat di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa finalisasi RUU Perampasan Aset dilakukan setelah melalui serangkaian tahapan pendalaman yang panjang dan inklusif.

Dasco menyebutkan, Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar sebanyak 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga berbagai pemangku kepentingan terkait. Seluruh aspirasi tersebut dirangkum sebelum draf RUU difinalisasi bersama pemerintah untuk segera diparipurnakan.

Dendy menilai, maraton 87 kali RDPU yang dikawal di Komisi III menjadi indikator penting bahwa percepatan legislasi tidak mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan partisipasi publik. Pasalnya, RUU Perampasan Aset memuat mekanisme krusial terkait penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga perampasan aset hasil tindak pidana yang menuntut kepastian hukum tinggi.

“Proses 87 kali RDPU yang dikawal di Komisi III menunjukkan bahwa DPR di bawah kepemimpinan Pak Dasco benar-benar membuka ruang partisipasi bermakna bagi masyarakat, akademisi, maupun pegiat antikorupsi. Pengawasan publik itu penting agar undang-undang ini nantinya tajam dalam memulihkan aset negara, sekaligus tetap memiliki pagar hukum yang kuat agar tidak disalahgunakan,” tutur Dendy.

Sebagai informasi, dalam pembahasan tingkat pertama bersama pemerintah, Komisi III DPR RI juga menegaskan adanya sejumlah ketentuan pengaman untuk mencegah potensi kesewenang-wenangan maupun penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam implementasi perampasan aset kelak.

Perjalanan Panjang 18 Tahun RUU Perampasan Aset

Kesepakatan tingkat pertama pada 18 November 2026 sekaligus menutup penantian panjang perjalanan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir selama 18 tahun.

Gagasan pembentukan regulasi ini pertama kali diprakarsai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008 untuk menutup celah hukum pemulihan kerugian negara akibat korupsi dan kejahatan ekonomi, terutama melalui mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat diadili secara pidana.

Pembahasan draf awal kemudian mulai digodok di tingkat kementerian dan lembaga terkait sejak 2010. Dua tahun berselang, tepatnya pada 2012, pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM bersama PPATK merampungkan penyusunan Naskah Akademik RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai landasan yuridis pengajuan undang-undang tersebut.

Meski naskah akademik telah rampung, perjalanan RUU Perampasan Aset di parlemen tersendat selama bertahun-tahun. Sepanjang periode DPR 2015–2019 maupun 2020–2024, rancangan regulasi ini berulang kali keluar-masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tanpa kunjung memasuki tahap pembahasan substansial.

Upaya mendorong percepatan sempat dilakukan pemerintah ketika Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara resmi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) beserta draf RUU Perampasan Aset ke DPR RI pada 4 Mei 2023. Namun, hingga akhir masa bakti DPR periode 2019–2024, pembahasan RUU tersebut belum juga bergulir di tengah padatnya agenda tahun politik dan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Babak baru baru terbuka pada periode DPR RI 2024–2029 di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, setelah Rapat Paripurna DPR pada 23 September 2025 kembali menetapkan RUU Perampasan Aset masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas.

Sejak penetapan tersebut, Komisi III DPR RI menggelar maraton 87 kali RDPU, termasuk tetap bersidang pada masa reses, demi menghimpun pandangan luas dari publik. Sejalan dengan proses penyerapan aspirasi tersebut, Badan Keahlian DPR merampungkan sinkronisasi naskah RUU pada Januari 2026 guna menyelaraskannya dengan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rangkaian proses ini berlanjut hingga RUU Perampasan Aset resmi ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI pada 6 Oktober 2026, sebelum akhirnya diketok palu oleh Sufmi Dasco Ahmad dalam pembicaraan tingkat pertama bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026).

Menutup pandangannya, Dendy berharap seluruh fraksi di parlemen menjaga soliditas hingga tahap pengambilan keputusan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna DPR RI mendatang.

“Kami berharap momentum bersejarah ini segera dituntaskan melalui pengesahan di rapat paripurna terdekat. Jika aset hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi bisa dirampas secara efektif untuk negara, manfaatnya akan kembali langsung untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ucap Dendy. (*)

 

Penulis : Rovi

Editor : Tim Redaksi