Apresiasi Klarifikasi Prof Dasco Soal Isu Judi Online dan Doxing, Eks Sekjen GMNI: Jangan Bangun Narasi Tanpa Bukti

IMG-20261118-WA0025

Narafakta,Jakarta – Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) periode 2019–2025, Muh Ageng Dendy Setiawan, mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyampaikan klarifikasi terbuka terkait tudingan keterlibatan judi daring (judi online), penyebaran data pribadi (doxing), dan intimidasi.

Dendy turut membagikan ulang unggahan pernyataan resmi tersebut melalui fitur Instagram Story di akun terverifikasinya, pada Rabu (18/11/2026). Menurut Dendy, sikap terbuka Dasco merupakan langkah penting untuk meluruskan narasi liar yang kerap berulang di ruang digital tanpa dasar hukum.

“Langkah Prof. Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan klarifikasi secara terbuka patut diapresiasi karena menunjukkan tanggung jawab moral seorang pemimpin publik dalam meluruskan informasi simpang siur di ruang digital,” ujar Dendy dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Dalam pernyataan tertulis yang diunggahnya, Dasco menjelaskan bahwa namanya kembali dikaitkan dengan judi daring, tuduhan doxing, dan intimidasi setiap kali ada isu yang tengah ramai dibicarakan publik. Dasco merinci tiga poin utama untuk menanggapi tudingan tersebut.

Pertama, Dasco menyatakan bahwa media Tempo tidak pernah secara eksplisit menyebut namanya terlibat judi daring, sehingga ia tidak dapat menempuh jalur ke Dewan Pers maupun ranah pidana atas pencemaran nama baik terhadap pemberitaan yang bukan menjadikan dirinya sebagai objek utama.

Kedua, terkait unggahan di media sosial yang secara jelas menyebut namanya terlibat judi daring dengan menafsirkan narasi Tempo, Dasco menyatakan akan mendiskusikan langkah lebih lanjut bersama pengacaranya.

Ketiga, Dasco membantah keras tudingan doxing maupun intimidasi dengan menegaskan bahwa tidak pernah terbersit niat sekalipun untuk melakukan tindakan tersebut. Di akhir unggahannya, Dasco menegaskan dukungannya terhadap kebebasan berbicara serta berharap penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menanggapi sikap tersebut, Dendy menilai respons Dasco mencerminkan kedewasaan dalam bernegara. Ia menegaskan bahwa upaya meluruskan fitnah melalui koridor hukum bukan merupakan bentuk pembungkaman, melainkan bagian dari menjaga marwah demokrasi dan kepastian hukum.

“Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum sekaligus pimpinan DPR RI dua periode, beliau sangat memahami batasan antara kritik yang dilindungi konstitusi dengan fitnah yang mencederai nama baik. Sikap beliau yang tetap menghormati kebebasan berbicara sekaligus mempersilakan penegak hukum memeriksa persoalan ini membuktikan bahwa beliau taat asas dan tidak anti-kritik,” kata Dendy yang juga Founder Yayasan Rumah Juang Indonesia (YRJI).

Dendy juga mengingatkan publik agar menilai sosok Dasco secara objektif berdasarkan rekam jejak kerja dan kontribusi nyata di lembaga legislatif maupun bidang akademik, bukan dari spekulasi di media sosial.

“Publik bisa melihat rekam jejak dan prestasi nyata Prof. Dasco selama memimpin di parlemen pada periode 2019–2024 hingga 2024–2029. Beliau dikenal sebagai komunikator politik yang menjembatani berbagai aspirasi rakyat hingga meraih penghargaan Legislator Aspiratif dan Humanis pada KWP Award 2023,” tutur Deklarator Pemuda Indonesia Raya (Pemira) tersebut.

Lebih lanjut, Dendy menyoroti sejumlah pengakuan resmi negara atas dedikasi kenegaraan yang telah ditorehkan Dasco selama mengabdi di ranah publik dan pendidikan tinggi.

“Pengabdian beliau bagi bangsa sudah diakui negara melalui penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana pada 2024 dan Bintang Republik Indonesia Utama pada 2025, di samping dedikasinya di dunia pendidikan saat menjabat Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Karena itu, sangat tidak adil apabila pengabdian panjang tersebut coba dikaburkan oleh narasi spekulatif yang tidak berdasar fakta hukum,” tegas Dendy.

Dari perspektif keilmuan komunikasi politik, Dendy memandang fenomena pengaitan nama Dasco secara berulang dalam berbagai isu sensitif merupakan bagian dari patologi information disorder atau gangguan informasi di era media sosial.

Ia merujuk pada kerangka konseptual peneliti media Claire Wardle dan Hossein Derakhshan dalam kajian Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making (2017) serta pemikiran pakar komunikasi politik Brian McNair dalam buku An Introduction to Political Communication, yang menyoroti bagaimana sirkulasi pesan digital tanpa verifikasi kerap dimanfaatkan untuk memproduksi disinformasi dan menyuburkan kebencian politik.

“Dalam kajian komunikasi politik modern, disinformasi yang sengaja dikemas dengan mengambil potongan informasi di luar konteks merupakan instrumen untuk merusak reputasi aktor politik sekaligus memicu kebencian publik secara irasional. Pola pengulangan tuduhan yang diarahkan kepada Prof. Dasco ini jelas masuk dalam kategori disinformasi yang merusak rasionalitas ruang publik kita,” ungkap Dendy.

Sementara itu, dari sudut pandang doktrin ilmu hukum pidana, Dendy mengutip pemikiran Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, almarhum Prof. Muladi, mengenai batasan konstitusional antara kebebasan berpendapat dan tindak pidana penghinaan maupun fitnah (lasterschrift).

Menurutnya, secara akademik, setiap tuduhan yang menyerang kehormatan seseorang di ruang publik tanpa disertai pembuktian kebenaran secara hukum merupakan bentuk fitnah yang wajib diuji melalui mekanisme peradilan.

“Sebagaimana doktrin hukum pidana yang kerap ditekankan Prof. Muladi, kebebasan berekspresi dalam negara hukum tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain. Ketika sebuah tafsir sepihak di media sosial berubah menjadi tuduhan tanpa bukti yang sah, maka secara keilmuan hukum hal itu masuk kualifikasi fitnah, sehingga langkah Prof. Dasco berkonsultasi dengan kuasa hukum dan mendorong pemeriksaan aparat penegak hukum adalah cara paling beradab dan konstitusional,” jelas Dendy.

Di akhir pernyataannya, Dendy mengajak masyarakat untuk tetap mengedepankan literasi digital dan menyerahkan sepenuhnya penanganan polemik tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai prosedur yang berlaku.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak menyaring informasi di media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh penafsiran sepihak. Biarkan mekanisme hukum berjalan secara objektif agar ruang demokrasi kita tetap sehat dan bermartabat,” pungkas Dendy. (*)

Penulis : akmal

Editor : Tim Redaksi